Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026: Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Terbaru

Kasus kekerasan, kriminalisasi, dan tekanan terhadap guru semakin sering terjadi dan menjadi perhatian publik. Kondisi ini mendorong pemerintah menerbitkan Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai regulasi terbaru di bidang kebijakan pendidikan.

Peraturan ini menggantikan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 dan menghadirkan pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif, tegas, serta aplikatif bagi guru dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Mengapa Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 Penting bagi Guru?

Berbeda dengan aturan sebelumnya, Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 tidak hanya memberikan perlindungan normatif, tetapi juga menetapkan mekanisme nyata. Guru dan tenaga kependidikan kini memiliki payung hukum yang jelas saat menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas profesional.

Tujuan utama regulasi ini adalah menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga guru dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan peserta didik.

Empat Jenis Perlindungan dalam Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026

1. Perlindungan Hukum Guru

Guru dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intimidasi. Perlindungan ini berlaku baik secara langsung maupun melalui media digital.

2. Perlindungan Profesi Pendidik

Regulasi ini melindungi guru dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai aturan, imbalan kerja yang tidak wajar, pelecehan profesi, serta pembatasan dalam menyampaikan pandangan profesional.

3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Aspek keselamatan kerja guru kini diatur secara jelas, mencakup risiko kecelakaan kerja, bencana alam, kebakaran, serta gangguan kesehatan lingkungan sekolah.

4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Guru

Karya guru seperti modul, media pembelajaran, dan karya tulis ilmiah mendapat perlindungan hak cipta dan hak milik industri sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran Satuan Tugas Perlindungan Guru

Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 mewajibkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan (Satgas Perlindungan) di tingkat kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Satgas ini berperan menerima pengaduan, melakukan advokasi nonlitigasi, pendampingan hukum, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam kasus tertentu yang bersifat darurat atau viral, Satgas dapat bertindak tanpa menunggu laporan resmi dari guru.

Mekanisme Pengaduan Guru yang Lebih Jelas

Pengaduan dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian dan ditangani secara berjenjang dari organisasi profesi, pemerintah daerah, hingga kementerian. Setiap tahapan memiliki batas waktu penanganan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi guru.

Dampak Kebijakan terhadap Dunia Pendidikan

Dengan hadirnya Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026, sekolah diharapkan menjadi ruang aman bagi guru dan tenaga kependidikan. Perlindungan yang kuat akan berdampak positif pada iklim belajar, profesionalisme guru, dan mutu pendidikan nasional.

Penutup

Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam kebijakan perlindungan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Tantangan ke depan terletak pada implementasi di lapangan agar regulasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pendidik.

Guru yang terlindungi adalah fondasi utama pendidikan yang berkualitas.

UNDUHAN

Rangkuman PermendikdasmenNo. 4 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 4 Tahun2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan