Digitalisasi Pendidikan: Mengapa Administrasi Masih Terjebak Cara Konvensional?

Digitalisasi dan konvensionalisasi sejatinya adalah dua pendekatan yang memiliki karakter dan kekuatan masing-masing. Digitalisasi menawarkan kecepatan, efisiensi, kemudahan pelacakan data, serta jangkauan tanpa batas geografis. Sebaliknya, pendekatan konvensional mengandalkan proses fisik, kertas, dan tatap muka langsung yang selama puluhan tahun dianggap lebih “aman” dan “resmi”

Secara teori, digitalisasi jelas lebih unggul. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Data dapat disimpan, dicari, dan dianalisis dengan mudah. Namun, realitas di dunia pendidikan—terutama di tingkat sekolah—sering kali menunjukkan paradoks: sistem sudah digital, tetapi praktiknya masih konvensional.

FENOMENA DI LAPANGAN PENDIDIKAN

Beberapa contoh yang jamak ditemui:

• Perangkat pembelajaran sudah dibuat dalam format digital, tetapi tetap diminta dalam bentuk cetak.
• Sertifikat pelatihan berbasis digital baru dibagikan berbulan-bulan setelah kegiatan selesai.
• Persuratan masih mengandalkan tanda tangan basah dan pengiriman fisik.
• Administrasi pembelajaran dicetak tebal dan dijilid, meskipun sudah diunggah ke sistem.

Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi di banyak institusi pendidikan baru berhenti pada tahap alat, belum sampai pada perubahan budaya kerja.

MENGAPA DIGITALISASI BERJALAN LAMBAT?

Menurut pandangan saya, ada beberapa akar masalah utama.

Pertama, mindset birokrasi yang masih berorientasi bukti fisik.

Bagi sebagian pengambil keputusan, dokumen cetak masih dianggap lebih sah dan meyakinkan. Arsip fisik dipersepsikan “nyata”, sementara file digital dianggap rentan hilang atau diubah. Ini bukan soal teknologi, tetapi soal kepercayaan.

Kedua, digitalisasi sering dipahami sebagai formalitas kebijakan.

Banyak lembaga sudah memiliki platform digital, tetapi SOP-nya masih konvensional. Akibatnya, guru atau tenaga administrasi harus bekerja dua kali: mengunggah file sekaligus mencetak dokumen yang sama.

Ketiga, kesenjangan literasi digital.

Tidak semua pemangku kepentingan memiliki tingkat literasi digital yang sama. Ketika sebagian sudah nyaman dengan sistem daring, sebagian lain memilih “jalan aman” dengan kembali ke kertas.

Keempat, lemahnya integrasi sistem.

Sertifikat digital yang terlambat, misalnya, sering kali bukan karena sulit dibuat, tetapi karena alur validasi dan otorisasi masih manual dan berlapis.

REFLEKSI DAN OPINI PRIBADI

Menurut saya, masalah utama digitalisasi pendidikan bukan pada teknologinya, melainkan pada keberanian meninggalkan kebiasaan lama. Selama kertas masih dianggap lebih sah daripada data, selama tanda tangan basah lebih dipercaya daripada tanda tangan elektronik, maka digitalisasi hanya akan menjadi slogan.

Transformasi digital seharusnya membuat pekerjaan guru lebih fokus pada pembelajaran, bukan menambah beban administrasi. Ketika guru masih diminta mencetak dokumen yang sudah digital, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan kelelahan sistemik.

PENUTUP: DIGITALISASI BUTUH KONSISTENSI, BUKAN SEKADAR APLIKASI

Digitalisasi pendidikan tidak cukup dengan menyediakan platform atau aplikasi. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, perubahan mindset, dan kepercayaan pada sistem. Jika tidak, kita akan terus hidup dalam paradoks: berbicara tentang masa depan, tetapi bekerja dengan cara masa lalu.

Opini ini bukan untuk menolak pendekatan konvensional sepenuhnya, melainkan sebagai ajakan untuk menempatkan digitalisasi secara utuh—bukan setengah-setengah—agar pendidikan benar-benar bergerak maju.

  

Berbagi :