Standar Pengelolaan Sekolah: Permen 26 Tahun 2025 vs Permen 47 Tahun 2023, Apa yang Berubah?

ANALISIS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

1. Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk:

Menjamin penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Mengganti Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 agar selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebijakan pendidikan terbaru.
Melaksanakan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (PP 57 Tahun 2021 jo. PP 4 Tahun 2022).

Tujuan utama: menjadi pedoman satuan pendidikan dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan secara optimal melalui penjaminan mutu internal berkelanjutan

.2. Ruang Lingkup Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan meliputi tiga komponen utama:

Perencanaan kegiatan pendidikan
Pelaksanaan kegiatan pendidikan
Pengawasan kegiatan pendidikan

Ketiganya dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses dan wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) serta didukung oleh sistem informasi pengelolaan pendidikan

3. Perencanaan Kegiatan Pendidikan

A. Prinsip Umum

Disusun berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
Berpedoman pada visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah.
Disusun bersama komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

B. Dokumen Perencanaan

Perencanaan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Pendidikan, terdiri atas:

Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun)
→ Fokus pada mutu lulusan dan perbaikan komponen pendukung.
Rencana Kerja Jangka Pendek (1 tahun)
→ Disusun melalui identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan penentuan program solusi.

Rencana tahunan menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah

C. Bidang Perencanaan

Perencanaan mencakup:

Kurikulum dan pembelajaran
Tenaga kependidikan
Sarana dan prasarana
Penganggaran

4. Kurikulum dan Pembelajaran

Menghasilkan kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian.
Kurikulum disusun berdasarkan kerangka nasional dan karakteristik sekolah.
Program pembelajaran bersifat fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada murid.
Penilaian diarahkan untuk membangun budaya reflektif dan umpan balik konstruktif.

Ketentuan Rombongan Belajar

Diatur jumlah murid per rombel untuk setiap jenjang (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan pendidikan kesetaraan).
Penetapan rombel mempertimbangkan:

Ketersediaan ruang kelas
Ketersediaan pendidik
Kapasitas anggaran

Pengecualian dimungkinkan dengan verifikasi pemerintah, dan wajib dipenuhi maksimal 2 tahun.

Jumlah rombongan belajar maksimal juga ditetapkan berbeda untuk tiap jenjang

5. Tenaga Kependidikan

Perencanaan dan pelaksanaan tenaga kependidikan meliputi:

Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya
Pembagian tugas proporsional
Program peningkatan kompetensi

Perhitungan kebutuhan pendidik didasarkan pada rombel, mata pelajaran, jam mengajar, jumlah murid, dan kebutuhan khusus.
Pada kondisi keterbatasan, dimungkinkan:

Kelas rangkap (SD/MI)
Guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran serumpun (SMP–SMK, kesetaraan)

6. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:

Analisis kebutuhan sesuai standar
Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana yang tersedia
Identifikasi sumber pendanaan
Pemanfaatan sumber daya lingkungan sekitar

Untuk SMK disesuaikan dengan kompetensi keahlian, dan untuk pendidikan khusus memperhatikan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas

7. Penganggaran

Anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.
Harus selaras antara rencana kerja tahunan dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
Memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran

8. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Pelaksanaan mencakup empat bidang:

Kurikulum dan pembelajaran
Tenaga kependidikan
Sarana dan prasarana
Penganggaran

Pelaksanaan:

Dikendalikan dan didampingi oleh kepala satuan pendidikan
Dapat melibatkan orang tua, komite, dan masyarakat
Dilaksanakan 1 sesi belajar dalam 1 hari (ketentuan transisi maksimal 3 tahun bagi sekolah yang masih multi-sesi)

9. Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Tujuan pengawasan:

Menjamin transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan mutu secara berkelanjutan

Bentuk pengawasan:

Pemantauan
Supervisi
Evaluasi

Pelaksana pengawasan:

Kepala satuan pendidikan
Komite sekolah/madrasah
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat

Masing-masing memiliki kewenangan sesuai tingkatannya

10. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M)

MBS/M bertujuan mewujudkan layanan pendidikan yang:

Aman, menyenangkan, inklusif
Berkeadilan gender dan berkebinekaan

Ciri penerapan MBS/M:

Kemandirian sekolah
Kemitraan dengan berbagai pihak
Partisipasi aktif masyarakat
Keterbukaan informasi publik
Akuntabilitas pengelolaan

Dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, dibantu guru dan komite sekolah/madrasah

11. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Sekolah yang masih menerapkan lebih dari 1 sesi belajar wajib menyesuaikan maksimal 3 tahun.
Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dicabut dan tidak berlaku.
Peraturan mulai berlaku sejak 17 Desember 2025

Tabel Perbandingan

Permendikbudristek 47 Tahun 2023 vs Permendikdasmen 26 Tahun 2025

ASPEK	PERMENDIKBUDRISTEK NO. 47 TAHUN 2023	PERMENDIKDASMEN NO. 26 TAHUN 2025
Status Regulasi	Berlaku hingga 16 Desember 2025	Berlaku sejak 17 Desember 2025 dan mencabut Permen 47/2023
Kementerian Pengampu	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (struktur kelembagaan baru)
Pendekatan Pengelolaan	Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M)	MBS/M diperkuat sebagai prinsip utama pengelolaan
Siklus Pengelolaan	Perencanaan – Pelaksanaan – Pengawasan	Perencanaan – Pelaksanaan – Pengawasan sebagai satu kesatuan penjaminan mutu internal
Evaluasi Diri Sekolah	Disebutkan sebagai dasar perencanaan	Ditegaskan sebagai fondasi utama perencanaan berkelanjutan
Rencana Kerja Sekolah	RKS jangka menengah & tahunan	RKS 4 tahunan dan 1 tahunan dengan tahapan refleksi akar masalah yang eksplisit
Kurikulum Satuan Pendidikan	Berbasis kerangka nasional dan karakteristik sekolah	Sama, namun lebih menekankan fleksibilitas dan konteks murid
Program Penilaian	Fokus pengukuran hasil belajar	Diperluas menjadi budaya reflektif dan umpan balik konstruktif
Jumlah Murid per Rombel	Diatur, namun relatif lebih umum	Diatur rinci per jenjang, usia, SLB, dan pendidikan kesetaraan
Pengecualian Rombel	Ada, tetapi belum rinci batas waktu	Diperjelas + batas pemenuhan maksimal 2 tahun
Jumlah Rombongan Belajar	Diatur secara umum	Diperinci per jenjang (PAUD–SMK–Kesetaraan)
Tenaga Kependidikan	Perencanaan dan pembagian tugas	Ditambah peta kebutuhan, program kompetensi, dan skenario keterbatasan guru
Guru Mengajar Lintas Mapel	Tidak dirinci	Dilegalkan dalam satu rumpun ilmu (SMP–SMK–Kesetaraan)
Sarana dan Prasarana	Pemenuhan standar	Ditambah pemanfaatan sumber daya lingkungan sebagai alternatif
Penganggaran	Dukungan pembiayaan pendidikan	Ditegaskan selaras dengan RKT dan peningkatan mutu belajar
Pelaksanaan Pembelajaran Harian	Tidak mengatur tegas jumlah sesi	Wajib 1 sesi belajar per hari
Ketentuan Transisi Sesi Belajar	Tidak diatur	Masa transisi maksimal 3 tahun
Pendidikan Kejuruan (SMK)	Penyelarasan dengan dunia kerja	Diperkuat: serapan lulusan & keterlibatan DUDI
Pendidikan Khusus	Memperhatikan kebutuhan khusus	Menekankan akomodasi layak & tenaga ahli relevan
Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan fleksibel	Dipertegas: fleksibilitas & kemandirian belajar murid
Pengawasan	Pemantauan dan evaluasi	Ditambah supervisi kolaboratif dan reflektif
Aktor Pengawasan	Kepala sekolah, pemerintah	Lebih rinci: kepala sekolah, komite, pemda, pusat
Transparansi & Akuntabilitas	Prinsip umum	Diperjelas sebagai kewajiban MBS/M